Jakarta ,Tanjab Timur, KNJ.com – Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari turut mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris dalam agenda audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (16/07/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Jambi, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan berbagai usulan dan program prioritas daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pesisir, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hich menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat dan provinsi, serta menyampaikan secara langsung sejumlah kebutuhan daerah, mulai dari peningkatan akses jalan, pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan, hingga penguatan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan.
Kurang lebih 10 ribu hektar kawasan Perhutanan Sosial di Kecamatan Dendang sekitar 80% telah menjadi kebun kelapa sawit. 25℅-30% dikelola oleh masyarakat sisanya dikuasai oleh corporate dan konglomerasi. Saat ini di kawasan tersebut telah di segel oleh Satgas PKH.
Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj Dillah Hich memohon kepada Kementerian Kehutanan RI terkait kawasan perhutanan sosial yg terkena dampak dari Satgas PKH untuk dapat memberikan kebijakan atau keringanan yang telah dikelola oleh masyarakat untuk dapat dibebaskan dari sanksi Satgas PKH karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Namun untuk lahan yang dikelola oleh corporate dan konglomerasi beliau mengatakan masih bisa terima dengan keputusan tersebut
Menteri Koordinator menyambut baik paparan yang disampaikan dan menyatakan siap mengkoordinasikan tindak lanjut bersama kementerian/lembaga teknis terkait, guna mendorong akselerasi pembangunan di wilayah timur Provinsi Jambi.
Audiensi ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(R2N)
Tinggalkan Balasan