Muara Sabak, KNJ.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Kamis (11/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H didampingi Wakil Ketua I, Asnibah, A.Md, Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, S.E , Sekretaris DPRD, Drs. Berilyan dan dihadiri oleh anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumat (11/7/25) Siang
Fraksi Partai Amanat Nasional Berpendapat dengan jubir Nugraha Setiawan, S.I.P
1. Pemerintah wajib memberikan prioritas pada pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, ketertiban, dan perlindungan
2. Organisasi Perangkat Daerah agar berkolaborasi memprioritaskan ekonomi dari sektor perkebunan, peningkatan jalan, parit atau tanggul.
3. KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 selaras hendaknya dengan hasil musrembang dan Renja OPD, pokok pokok pikiran Dewan yang diserap lansung dari masyarakat
Fraksi Golongan Karya berpendapat yang dibacakan jubir Alam Bakri
mengatakan bahwa perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan juga terhadap pergeseran dalam komponen pendapatan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Transfers pusat, maupun lain lain pendapatan Daerah.
Alam Bakri menekankan pentingnya sinkronisasi antara program-program pemerintah pusat , Propinsi dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan seperti ketidakstabilan harga pangan, pengangguran dan pengurangan data beli masyarakat akibat kondis ekonomi global maupun nasional.
Fraksi Gerindra berpendapat yang dibacakan juru bicara Usman, S.I.P
menyampaikan kepada seluruh yang terkait dengan pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Anggaran 2025 , adanya penurunan signifikan pendapatan transfer yang diterima daerah dan juga ada penurunan anggaran di APBD perubahan terhadap belanja modal dengan ini fraksi Gerindra mengharapkan untuk lebih selektif terhadap program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat.
Usman mengatakan kepada untuk perubahan anggaran 2025 untuk lebih fokus untuk segera mencarikan solusi jalan poros desa sungai sayang di RT 4 kecamatan Sadu yang terkena efesiensi karena jalan ini akses utama menuju dermaga dan anak sekolah tidak bisa lewat saat musim hujan serta Fraksi Gerindra meminta kepada Dinas PUPR untuk mencarikan solusi jalan sungai jeruk – simpang datuk kondisi jalan beberapa titik jalan putus sementara jalan ini untuk menopang akses pertanian salah satu program Presiden RI.
Fraksi NasDem Berpendapat yang di bacakan juru bicara Nuardy
menyampaikan Efesiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta belanja daerah yang ditindak lanjuti Menkeu RI nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk itu Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah dapat mengatasi efesiensi anggaran dengan beberapa cara dan pemerintah daerah juga perlu fokus pada pengangguran berbasis kinerja kolaborasi antar daerah, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Terkait target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari, pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah tidak mengalami perubahan, ini berarti mengalami kenaikan ataupun penurunan target yang direncanakan untuk tahun ini pada pos penerimaan pendapatan asli daerah,” kata jubir NasDem
Fraksi Demokrasi Keadilan berpendapat yang dibacakan juru bicara Sirajuddin Yusuf menyampaikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 bahwa pentingnya rancangan perubahan APBD dan pedoman perobahan kebijakan umum APBD (KUA) serta perubahan perioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Fraksi Demokrasi Keadilan ingin menyampaikan bahwa Silpa perlu dimanfaatkan optimal untuk pembangunan dan kepentingan publik.
Fraksi Demokrasi Keadilan mengingatkan bahwa APBD harus tepat sasaran karena isu ketimpangan sosial , kemiskinan, pengangguran dan kurangnya informasi publik sebagai persoalan utama yang perlu ditangani melalui program-program konkret, langkah ini bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di Tanjung Jabung Timur.
Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, dimulai dengan catatan, serta masukan strategis terhadap substansi Perubahan KUA dan PPAS 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Fokus utama pandangan fraksi mencakup optimalisasi belanja daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan penyesuaian program prioritas pembangunan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif fraksi-fraksi dalam memberikan masukan yang konstruktif. Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, hasil pandangan umum fraksi akan dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya melalui rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat paripurna berlangsung lancar dan mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran daerah. (R2N)
Tinggalkan Balasan