Aliansi PETA Desak Pemerintah Daerah serta  DPRD Tanjabtim Tindak lanjuti Komitmen dengan PetroChina

Tanjung Jabung Timur, KNJ.CO – Pasca pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Aliansi Pejuang Tangguh (PETA) dengan PetroChina dan DPRD Tanjung Jabung Timur, Aliansi PETA meminta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menindaklanjuti hasil komitmen yang telah disepakati. Langkah ini dinilai penting agar kesepakatan bersama dapat segera direalisasikan.Senin (10/3/25)

Berdasarkan berita acara yang disepakati dalam RDP di Gedung DPRD Tanjab Timur, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian, antara lain: Prioritas Tenaga Kerja Lokal – PetroChina wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal serta mendorong penggunaan outsourcing lokal dalam proses rekrutmen.

Pelestarian Lingkungan – PetroChina Ujung Jabung Ltd diwajibkan untuk melestarikan lingkungan secara profesional dan berkelanjutan bekerja sama dengan organisasi lingkungan lokal.

Realisasi CSR yang Transparan – Dalam perencanaan dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR), PetroChina harus melibatkan peran legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Ketua PETA, Edy Saripudin, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya dalam RDP tersebut merupakan representasi aspirasi masyarakat yang mempertanyakan kontribusi nyata PetroChina, mengingat perusahaan tersebut telah beroperasi selama puluhan tahun di wilayah Tanjung Jabung Timur.

“Dalam kesempatan ini, kami hadir bersama perwakilan masyarakat Mendahara Ulu yang ingin mendengar langsung komitmen dan keseriusan DPRD, Pemda, serta PetroChina Ujung Jabung Ltd dalam menanggapi keluhan masyarakat. Kami mendorong agar dana CSR PetroChina diprioritaskan untuk membantu pembangunan infrastruktur jaringan listrik di Dusun Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, serta Parit Jawa Timur, Kecamatan Mendahara Ulu. Ini merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan dalam percepatan pembangunan daerah,” ujar Edy.

Edy juga menambahkan bahwa PETA akan terus mengawal komitmen PetroChina agar lebih serius memperhatikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengingat sumber daya alam daerah tersebut telah lama dimanfaatkan oleh perusahaan.

Dengan adanya desakan ini, masyarakat berharap pihak terkait segera merealisasikan kesepakatan RDP guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Tanjung Jabung Timur. (R2N)